Penulis: Oleh: Bambang Nuroso Pengamat Politik dan Ekonomi AS Dosen Program Pasca Sarjana Kajian Wilayah AS, Universitas Indonesia
Kemana politik ini akan dibawa? Para pemimpin partai dan pemerintahan negara, baik yang ada di cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif sibuk memperebutkan irisan ketupat politik, sementara rakyat mengelus dada menonton drama politik ini. Drama politik yang dipertontonkan melalui berbagai media bukan lagi mewakili indera-indera politik yang cerdas, cerdik dan beretika, melainkan kepongahan politik.
Rangkap Jabatan
Tahun 2004 masalah rangkap jabatan ini pernah penulis angkat sebagai keteledoran politik dan kelalaian para pemimpin meletakkan etika dan pembangunan politik. Seorang presiden masih merangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan lain-lain. Bayangkan kepadatan tugas-tugas kenegaraan masih disempatkan dengan memimpin partai. Sistim pemerintahan kita jelas presidential dan bukan parlementer.
Lantas kenapa euphoria politik dengan mengedepankan koalisi-koalisi politik yang demikian marak akhir-akhir ini. Sementara pemerintah dan para pemimpin partai seolah-olah tidak tahu bahwa rakyat terlantar dari perhatian kesejahteraannya. Benih-benih politik yang ditanam para senior, ternyata bukan symptom pembaharuan yang bisa diwariskan kepada generasi muda (politisi). Benih itu bukan benih unggul karena hanya akan membelenggu generasi muda politik dari kesalahan masa lalu dan kini.
Setiap negarawan seharusnya fokus kepada mandat yang diberikan rakyat dan bukan mandat partai. Setiap negarawan berada di wilayah negara dan bukan lagi di wilayah partai. Setiap negarawan adalah mengemban amanat rakyat negara dan bukan rakyat partai. Setiap negarawan mewakili semua aspirasi warga negara bukan di ruang sempit partai. Sehingga tidak heran mendiang presiden Soekarno pun sempat mengucapkan kata-kata bijak “my loyality to the party end, when my loyality to the state begin”.
Jadi dituntut kecerdasan setiap insan politik atau negarawan mengenal dirinya, kapan ia sebagai bagian organisasi politik dan kapan ia sebagai negarawan. Bukan lagi figur kenegaraannya diserahkan/direlakan sebagai belahan-belahan ketupat politik.
Kalau suasana yang demikian ini tidak segera dievaluasi dan dicarikan jalan keluarnya, tidak heran kelak kita hanya mampu menghasikan generasi (politisi) yang mandek. Tanggung jawab para politisi di partai politik sebaiknya mulai menanamkan benih-benih politik yang unggul, bukan belenggu politik. Dituntut kedewasan berpolitik, kejujuran berpolitik, kecerdasan berpolitik, menempatkan etika dan roh politik yang lebih bersifat egaliter dan bermartabat.
Keberanian Politik
Setiap negarawan juga dituntut kemampuannya untuk merubah kebiasaan untuk menjadi baik. Seorang negarawan bukan saja berucap sumpah, tetapi sekaligus mereka-mereka yang dituntut keberaniannya mengambil resiko mati dan lain-lainnya. Seorang negarawan dibayar mahal oleh rakyat dan dilindungi konstitusi untuk melakukan sesuatu untuk rakyat dan negaranya.
Abraham Lincoln mengatakan “from the people, by the people and for the people”. Kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini memberikan kesempatan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat negara dan bukan rakyat partai tertentu.
Dengan demikian tidak ada alasan presiden dan wakil persiden untuk takut karena tidak berkoalisi politik. Jangan-jangan koalisi politik sekedar drama politik yang akan menjebak tokoh-tokoh partai ke dalam pembagian kesejahteraan politik dengan akhir kemelut politik dan anarkisme rakyat banyak.
Kegagalan koalisi dapat dibuktikan dengan kurang solidnya Presiden SBY dalam mengendalikan kabinet. Bongkar pasang kabinet karena tarik menariknya kepentingan politik antar partai politk. Seharusnya presiden sebagai kepala eksekutif mengambil posisi powerful untuk menyusun kabinet.
Keberanian presiden untuk mengatakan “tidak” soal penyusunan kabinet kepada partai-partai politik, karena lebih kepada masalah profesionalisme. Kabinet pelangi yang diusung dengan maksud baik tidak jarang malah berbuah sebaliknya. Disini kepala negara tidak usah ragu untuk mewujudkan hak prerogatifnya. Kalau perlu presiden terpilih diberikan waktu yang cukup untuk memilih anggota kabinetnya.
Ada tradisi bagus di Amerika Serikat ketika presiden terpilih memenangkan pemilu tidak serta merta dilantik. Ada tenggang waktu sekitar tiga bulan atau seratus hari presiden incumbent dan presiden terpilih untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan. Tenggang waktu antara bulan November Obama terpilih sebagai presiden dan waktu pelantikan pertengahan Januari (20 Januari 2009) adalah tradisi yang baik, dan presiden terpilih punya waktu yang cukup untuk memilih para anggota kabinetnya. Bukan hanya dipilih oleh presiden, tetapi para calon anggota kabinet juga dihadapkan ke komisi senat untuk mendapatkan persetujuannya.
Disamping akan lebih leluasa dan cermat presiden memilih anggota kabinetnya, juga tidak akan menghabiskan energi karena reshuffle kabinet. Karena bongkar pasang anggota kabinet akan menggangu kinerja presiden. Perubahan tradisi ini juga diperlukan keberanian presiden untuk memulainya, dan akan lebih memperbaiki kualitas demokrasi.
Tradisi diatas sudah lama berlangsung di Amerika dalam hal pergantian presiden. Keberanian presiden Republik Indonesia untuk merubah tradisi- tradisi politik yang kurang bermartabat dan tidak dewasa akan sangat dihormati rakyat, apalagi setiap “doktrin presiden” bisa lahirkan dinamika politik yang baik yang akan dapat berakibat langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Ketupat politik tidak lagi menjadi antithesa pembangunan demokrasi, tetapi berubah karena ada keberanian politik dan kesepakatan politik para pemimpin. Ketupat politik bukan lagi menjadi tradisi bagi-membagi kekuasaan politik melainkan menjadi mosaik kemajemukan yang mewakili peradaban berdemokrasi di Indonesia.